Yamaha

Massa Penolak Kemenangan Petahana Ancam Laporkan KPU Tasik ke Bareskrim Polri

  Selasa, 12 Januari 2021   Irpan Wahab Muslim
Ratusan massa aksi dari Forum Masyarakat Penyelamat Demokrasi (FMPD) Kabupaten Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (12/1/2020). (Ayotasik.com/Irpan Wahab Muslim)

SINGAPARNA, AYOTASIK.COM -- Ratusan massa aksi dari Forum Masyarakat Penyelamat Demokrasi (FMPD) Kabupaten Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (12/1/2020).

Massa aksi menyampaikan aspirasi dan menuntut dalam bentuk surat pernyataan sikap. Pertama menuntut ketegasan KPU Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan surat penetapan atas rekomendasi Bawaslu.

Kedua, menuntut keterbukaan informasi publik disampaikan secara resmi atas dikeluarkannya surat tindak lanjut rekomendasi Bawaslu adalah keputusan tata usaha negara.

Sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-undang tahun 2016 pasal 9 menjelaskan produk hukum KPU adalah penetapan, kewenangan KPU adalah dari huruf a sampai dengan f tidak mengatur kewenangan melakukan kajian klarifikasi sebagaimana yang dilakukan oleh Bawaslu.

Koordinator Lapangan (Koorlap) FMPD Kabupaten Tasikmalaya Dadi Abidarda mengatakan, ada lima dugaan pelanggaran KPU Kabupaten Tasikmalaya pada Pilkada 2020.

AYO BACA : KPU Tidak Temukan Bukti Kuat Petahana Langgar Administrasi

Pertama, terang Dadi, KPU Kabupaten Tasikmalaya tidak melakukan verifikasi atas syarat calon petahana sesuai dengan amanat PKPU 1 tahun 2020 pasal 89.

Kedua, KPU Kabupaten Tasikmalaya melakukan pengumuman real count hasil penghitungan suara tidak sesuai dengan PKPU 5 tahun 2020 karena real count tidak diatur dalam PKPU manapun.

"Ketiga, KPU Kabupaten Tasikmalaya tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 pasal 10 poin B1 dan pasal 139 ayat 2 Undang-undang Pilkada 10 tahun 2016 yang dipakai KPU Kabupaten Tasikmalaya PKPU Nomor 25 tahun 2013 yang sudah jelas tidak relevan lagi untuk digunakan," ucap Dadi.

Keempat, tambah Dadi, KPU Kabupaten Tasikmalaya melakukan pencetakan surat suara lebih dari yang telah ditentukan, hal ini terbukti pada pleno rekapitulasi ada surat suara kurang lebih sejumlah 78. Hal ini jelas telah melanggar perundang-undangan pasal 190 A Undang-undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016.

Dan kelima, KPU melakukan penggelembungan partisipasi kehadiran pemilih dimana melampaui partisipasi pada perhelatan Pileg dan Pilpres yang saat itu kondisi normal.

"Kami FMPD akan melaporkan dugaan pelanggaran KPU Kabupaten Tasikmalaya ke Bareskrim Mabes Polri," tegas Dadi.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar