Yamaha

Kuasa Hukum Iwan-Iip: Putusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Cacat Hukum

  Selasa, 12 Januari 2021   Heru Rukanda
Pasangan calon Iwan-Iip didampingi kuasa hukumnya saat konferensi pers di Roemah Kemuning, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, menanggapi keputusan KPU soal tidak adanya pelanggaran yang dilakukan petahana, Selasa (12/1/2021). (Ayotasik.com/Heru Rukanda)

TAWANG, AYOTASIK.COM -- Putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya dalam menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang pembatalan calon pasangan petahana Ade Sugianto-Cecep Nurul Yakin dinilai telah melanggar norma hukum undang-undang pilkada.

Perwakilan tim kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya, Iwan-Iip, Daddy Hartadi mengatakan, dalam rekomendasi Bawaslu dinyatakan bahwa calon petahana telah terbukti melanggar pasal 71 ayat 3 yang sanksinya pasal 71 ayat 5 yakni pembatalan calon.

"Alasannya, dalam membuat putusan KPU masih menempatkan norma hukum PKPU Nomor 25 Tahun 2013. Padahal PKPU itu bertentangan dengan UU Pilkada yang ada," ujar Daddy kepada wartawan di Roemah Kemuning, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Selasa (12/1/2021).

Menurutnya, PKPU itu terbit pada 2013 dan diubah pada 2014. Sedangkan UU Pilkada diundangkan pada 2015 yang diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020.

"Harusnya payung hukum yang digunakan adalah UU bukan PKPU,"ucapnya.

Ia menuturkan, sebelum mengambil keputusan, KPU mengklaim sudah menjalani proses klarifikasi hingga meminta keterangan saksi ahli, yang padahal itu merupakan kewenangan dari Bawaslu.

"Dalam UU Pilkada, KPU sudah tidak lagi memiliki kewenangan dalam pelanggaran pemilihan tapi sudah tugasnya Bawaslu," ungkapnya.

Ia menjelaskan, laporan kliennya ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan petahana sudah memenuhi unsur norma hukum, baik formil maupun materil dan telah diregistrasi serta ditindaklanjuti. Bawaslu juga sudah mengklarifikasi terhadap para pihak terkait dan saksi ahli termasuk kliennya sebagai pelapor.

"Proses itu diulangi oleh KPU. Padahal KPU tidak diamanatkan melakukan hal tersebut dalam UU Pilkada. Anehnya, dalam putusannya KPU mencantumkan juga UU Pilkada sebagai dasar hukum. Namun, diterapkan juga norma dalam PKPU Nomor 25 Tahun 2013, di mana isi 2 aturan tersebut bertentangan," tuturnya.

Daddy menilai, putusan KPU cacat hukum dan harus dibatalkan secara hukum. Pihaknya juga mengaku sudah melaporkan KPU Kabupaten Tasikmalaya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Jumat (8/1/2021) lalu terkait tidak diterbitkannya putusan KPU tentang rekomendasi Bawaslu pada 6 Januari 2021 sebagai hari terakhir mengambil keputusan. Hal tersebut merupakan pelanggaran etik yang dilakukan KPU Kabupaten Tasikmalaya.

"Laporan sudah dibuat ke DKPP pada Jumat (8/1/2021)berikut bukti-bukti dan saksi ahli. Laporannya sudah diregistrasi," ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya sampai saat ini masih menunggu respons dari DKPP. Jika laporan telah memenuhi syarat maka DKPP akan mengirimkan undangan persidangan.

"Sampai hari ini belum ada kabar dari DKPP. Kami masih menunggu respon DKPP. Namun, biasanya jika tidak ada kekurangan tinggal menunggu undangan persidangan," tandasnya.

Sebelumnya, KPU Kabupaten Tasikmalaya secara resmi menyampaikan jawaban atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan calon bupati nomor urut 2 Ade Sugianto pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 lalu.

Jawaban KPU yang disiarkan secara virtual melalui Zoom Meeting itu dirangkum dalam tiga poin yaitu laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang diajukan oleh pelapor atas nama Iwan Saputra diajukan melewati tenggang waktu, sehingga terhadap laporan tersebut tidak dapat diterima.

Poin kedua, laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan tersebut diajukan oleh pelapor atas nama Iwan Saputra setelah tahap penetapan rekapitulasi perolehan suara oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 16 Desember 2020.

Sehingga hal tersebut merupakan ranah yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan (sengketa) hasil pemilihan yang merupakan ruang kewenangan absolut dari Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa dan mengadilinya.

Poin ketiga, tidak terdapat argumentasi yang cukup kuat yang menjelaskan bahwa program dalam instruksi bupati dan surat edaran tentang percepatan sertifikasi tanah wakaf  merupakan murni kebijakan bupati karena bersifat regeling atau peraturan bukan beschikking atau keputusan.

Poin keempat, tidak terdapat bukti-bukti yang cukup kuat dan meyakinkan adanya keuntungan yang diperoleh calon bupati petahana yang berpasangan dengan calon wakil bupati Cecep Nurul Yakin tersebut lewat kebijakan bupati dalam bentuk surat edaran dan intruksi bupati sehingga unsur pelanggaran Pasal 71 ayat (3) tidak terbukti.

"Bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana terurai diatas, dengan ini KPU Kabupaten Tasikmalaya memutuskan bahwa perkara dugaan pelanggaran pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 10 tahun 2016 yang dilakukan oleh Calon Bupati (Petahana) Nomor urut 2 atas nama H. Ade Sugianto, tidak terbukti," kata Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Zamzam Zamaludin, Senin (11/1/2021).

Zamzam menambahkan, sejak menerima  surat dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 046/K.BAWASLU.JB18/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi, KPU Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan pencermatan, penelitian, dan pengkajian guna menindaklanjuti surat dari Bawaslu tersebut.

Dalam melakukan pengkajian tersebut terang Zamzam, KPU berpegang pada norma hukum pemilihan yang mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab KPU, yaitu Undang-Undang (UU) nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 6 tahun 2020 (UU Pilkada) dan Peraturan KPU Nomor 25 tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2014.

Selain itu  KPU Kabupaten Tasikmalaya juga telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI. "Kami juga melakukan klarifikasi terhadap pasangan calon dan pihak-pihak lain yang diperlukan, serta meminta keterangan para ahli," ucap Zamzam.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar