Yamaha

Kasus Netralitas ASN Seret Kepala Satpol PP Tasik Diserahkan ke Kejari

  Rabu, 13 Januari 2021   Irpan Wahab Muslim
Ilustrasi ASN. (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)

SINGAPARNA, AYOTASIK.COM -- Kasus dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pelaksanaan Pilkada 2020 yang dilakukan Kepala Dinas Satpol-PP Iwan Ridwan naik ke penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya.

Putusan ini ditindaklanjuti setelah terlaksana rapat pembahasan di sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tahap ketiga oleh Bawaslu, penyidik Polres Tasikmalaya, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya.

Tahap selanjutnya berkas penyidikan kepolisian diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di tahap pertama penyidikan berkas lengkap tidaknya sebelum dinyatakan memenuhi unsur baru naik ke tahap dua atau persidangan di pengadilan.

Koordinator Divisi (Koordiv) Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Khoerun Nasichin mengatakan, setelah melaksanakan rapat sentra Gakkumdu tahap ketiga bersama Polres Tasikmalaya dan kejaksaan, Bawaslu memutuskan bersama untuk menaikkan kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN Kasat-Pol PP ke kejaksaan.

"Keputusan bersama ini, kemudian dilakukan penyerahan berkas hasil penyidikan kepolisian ke kejaksaan. Untuk dilakukan penelitian oleh penyidik kejaksaan, selanjutnya menunggu hasilnya sebelum masuk tahap dua atau persidangan," terang Khoerun, Rabu (13/1/20212).

Adapun untuk dua kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN lainnya, jelas Khoerun, yang dilakukan camat Jatiwaras dan kepala desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu sudah dilaksanakan persidangan.

"Dalam persidangannya sudah dilaksanakan pemeriksaan saksi-saksi dan saksi ahli. Nanti Kamis sidang penuntutan. Baru Senin akan diputuskan vonisnya hasil persidangan nya," ungkap Khoeru .

Khoerun menambahkan, jika dalam persidangan kedua ASN camat dan kepala desa ini terbukti maka sanksinya sesuai undang-undang tentang pemilu, dikurung penjara minimal satu bulan maksimal enam bulan, denda minimal Rp1 juta maksimal Rp6 juta.

Ditambahkan Khoerun, ada tiga kasus pelanggaran netralitas ASN terjadi dalam helatan Pilkada Tasikmalaya lalu dan menjadi terbanyak se-Jawa Barat. Artinya di setiap even pilkada atau pemilu di Kabupaten Tasikmalaya, masih banyak pejabat yang menyalahgunakan wewenang atau tidak netral.

"Ini jadi bahan evaluasi penyelenggara pemilu kedepan," tambah Khoerun.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar