Yamaha

Persoalan Tambang di Lereng Galunggung Dibawa ke Provinsi

  Sabtu, 16 Januari 2021   Irpan Wahab Muslim
Gunung Galunggung (Ayotasik.com/Irpan Wahab Muslim)
PADAKEMBANG, AYOTASIK.COM -- Aliansi Masyarakat Peduli Galunggung (AMPG) bersama tokoh masyarakat menggelar musyawarah dengan Pemerintah Desa/Kecamatan Padakembang serta perwakilan perusahaan tambang CV Trican di Kantor Kecamatan Padakembang, Jumat (15/1/2021).
 
Hasilnya disepakati, untuk permasalahan izin usaha pertambangan pasir dan batu (sirtu) Dinding Ari Galunggung di wilayah Leuweung Keusik Kampung Pasiripis Desa/Kecamatan Padakembang dibawa ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi Jawa Barat (Jabar).
 
Sebelumnya, hasil musyawarah bersama kemarin akan terlebih dahulu disampaikan ke Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Hasil tersebut kemudian bakal disampaikan ke Dinas ESDM provinsi Jawa Barat untuk ditindaklanjuti melalui pengkajian ulang atas izin usaha pertambangan tersebut.
 
Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Galunggung (AMPG) Denden Anwarul Habibudin mengatakan, dalam musyawarah tersebut menghasilkan tiga poin. Pertama, masyarakat dan tokoh masyarakat tidak setuju adanya
pertambangan pasir batu (sirtu) di wilayah Leuweung Keusik Kampung Pasiripis Desa/Kecamatan Padakembang.
 
Kedua, bentuk kelalaian Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dari desa sampai instansi terkait yang mengabaikan nilai sosial di masyarakat.
 
"Kemudian ketiga dasar perizinan aktivitas pertambangan tersebut terbukti banyak manipulasi data dan cacat hukum," ujar Denden kepada wartawan, Sabtu (16/1/2021).
 
Denden menambahkan, dari hasil pembicaraan melalui musyawarah bersama desa, kecamatan, dan pengusaha, izin pertambangan pasir batu di Dinding Ari Galunggung akan dibawa ke Dinas ESDM Provinsi Jabar untuk dikaji ulang.
 
Sebelum disampaikan ke provinsi, terang Denden, hasil musyawarah ini atas dasar audiensi yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan dewan. Hasil musyawarah akan disampaikan terlebih dahulu ke Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
 
“Kita menghormati dan serahkan semuanya kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk mengkaji ulang perizinan usaha tambang tersebut. Karena wewenang soal pertambangan kini ada di pemerintah provinsi Jabar,” ungkap Denden.
 
Dihubungi terpisah, Camat Padakembang Dadang Tabroni mengatakan, pada intinya hasil musyawarah bersama masyarakat desa dan pengusaha sudah disepakati akan dibawa ke Dinas ESDM provinsi Jawa Barat.
 
“Iya sebelumnya akan disampaikan ke DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebelum ke provinsi,” papar Dadang. 
   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar