Yamaha

Harga Pulsa dan Token Listrik Dipastikan Tak Berubah

  Jumat, 29 Januari 2021   Republika.co.id
Warga mengisi token listrik. (Irfan Al-Faritsi)
JAKARTA, AYOTASIK.COM -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan, regulasi terbaru mengenai pungutan pajak setiap penjualan pulsa, kartu perdana, token dan voucher listrik tidak akan berpengaruh terhadap harga di konsumen. Kebijakan terbaru justru mengatur penyederhanaan regulasi di level distributor.
 
Pada Jumat (22/1) pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6 Tahun 2021 tentang  Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer.
 
"Bahwa kegiatan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas pulsa, kartu perdana, token, dan voucer, perlu mendapat kepastian hukum," tulis beleid tersebut.
 
Kebijakan baru ini juga ditujukan untuk menyederhanakan administrasi dan mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan pulsa oleh penyelenggara distribusi pulsa.
 
Terhadap regulasi ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama menekankan, pengenaan pajak PPN dan PPh atas penyerahan pulsa, kartu perdana, token listrik, voucer sebenarnya sudah berlaku selama ini. Tidak terdapat jenis dan objek pajak baru dalam regulasi tersebut.
 
Hanya saja, ada beberapa ketentuan yang dibedakan. Misalnya, untuk penjualan pulsa dan kartu perdana, pemungutan PPN kerap diberlakukan hingga lebih dari distributor kedua. Tapi, melalui regulasi terbaru, pemerintah hanya memungut hingga distributor tingkat kedua atau server.
 
“Sehingga untuk rantai distribusi selanjutnya seperti dari pengecer ke konsumen langsung tidak perlu dipungut PPN lagi,” kata Hestu dalam keterangan resminya, Jumat (29/1).
 
Distributor pulsa juga dapat menggunakan struk tanda terima pembayaran sebagai Faktur Pajak sehingga tidak perlu membuat lagi Faktur Pajak secara elektronik (eFaktur).
 
Sementara itu, untuk token listrik, PPN dikenakan hanya atas jasa penjualan/pembayaran token listrik berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual token, dan bukan atas nilai token listriknya.
 
Untuk voucer, Hestu menjelaskan, PPN hanya dikenakan atas jasa pemasaran voucer berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual voucher, bukan atas nilai voucer itu sendiri. "Hal ini dikarenakan voucher diperlakukan sebagai alat pembayaran atau setara dengan uang yang memang tidak terutang PPN," ucapnya.
 
Di sisi lain, pemungutan PPh Pasal 22 untuk pembelian pulsa/kartu perdana oleh distributor, dan PPh Pasal 23 untuk jasa pemasaran/penjualan token listrik dan voucer, merupakan pajak yang dipotong dimuka dan tidak bersifat final.
 
Atas pajak yang telah dipotong tersebut, nantinya dapat dikreditkan oleh distributor pulsa atau agen penjualan token listrik dan voucher dalam SPT Tahunannya.
 
Dengan berbagai ketentuan ini, Hestu menyebutkan, PMK 6/2021 hanya bersifat menyederhanakan skema pungutan pajak. "Dengan demikian dapat dipastikan bahwa ketentuan ini tidak mempengaruhi harga pulsa/kartu perdana, token listrik, atau voucer," katanya.
   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar