Yamaha

Tegas! Tokoh Agama Kota Tasik Minta Perpres Miras Dibatalkan

  Senin, 01 Maret 2021   Heru Rukanda
Pimpinan Pondok Pesantren Sulalatul Huda Paseh/Ketua Harian DKM Masjid Agung Kota Tasikmalaya KH. Aminudin Bustomi. (Ayotasik.com/Heru Rukanda)

CIHIDEUNG, AYOTASIK.COM -- Para Tokoh Agama (Toma) Islam di Kota Tasikmalaya meminta Presiden Jokowi membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Perpres tersebut mengatur bahwa bidang usaha industri minuman keras (miras) mengandung alkohol, alkohol anggur, dan malt terbuka untuk penanaman modal baru di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan setempat.

Pimpinan pondok pesantren Ma'had Ihya Assunah Paseh Ustaz Maman mengatakan, apapun alasan pemerintah membuat perpres miras tersebut, dirinya sangat menyesalkan.

"Saya sangat kecewa dengan adanya Perpres itu. Jangankan di Indonesia, di Amerika saja sudah jelas dibahas soal kemadaratan yang ditimbulkan dari miras," ujar Ustaz Maman, Senin (1/3/2021).

Menurutnya, khomer atau miras adalah sumber dari segala sumber yang melahirkan berbagai macam kerusakan di muka bumi. Ketika diperpreskan atau dilegalkan, artinya jangankan dilegalkan, tidak dilegalkan pun peredaran miras itu begitu hebatnya.

"Kita tidak bisa membayangkan generasi yang akan datang tentunya akan lebih rusak dari pada hari ini," ucapnya.

Ia berharap perpres mirasa ini dipertimbangkan kembali dan tidak terlambat untuk dibatalkan untuk kebaikan dan kemaslahatan generasi muda di masa yang akan datang. Apalagi dari sudut pandang agama sudah tidak ada lagi toleransi atau pun negosiasi karena memang miras ini dilarang dan diharamkan.

"Alasan apapun dalam pembuatan perpres tersebut tidak bisa diterima. Sekarang kan baru 4 provinsi, besok-besok bisa bertambah dan bergeser lagi ke daerah lain. Ini jelas sudah keliru. Kemudian bicara investasi juga sesuatu yang kotor dan tentunya dari sesuatu yang kotor akan menghasilkan kekotoran yang baru lagi," ungkapnya.

Miras Induk Pokok Kejahatan

Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Sulalatul Huda Paseh KH. Aminudin Bustomi mengatakan, agama sudah jelas melarang soal miras. Dia khawatir dengan kehadiran perpres miras tersebut, Bangsa dan negara ini akan semakin hancur akhlaknya.

"Kalau bahasa saya, kalau mau bener ngurus bangsa dan negara tidak ada kata lain yakni batalkan perpres," tegasnya.

KH Aminudin yang juga Ketua Harian Dewan kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Agung Kota Tasikmalaya ini menilai, masih banyak segmen lain yang harus butuh keseriusan pemerintah, terutama soal ekonomi di tengah pandemi Covid-19 ini.

"Sekarang ini masyarakat sudah sangat menderita. Apalagi kalau jadi bancakan akan sangat kacau. Intinya batalkan perpres. Ngapain lah perpres itu, masih banyak urusan bangsa yang lebih urgent seperti kaitan ideologi negara, kondisi karakter bangsa, pertahanan dan keamanan, dan tentang wilayah kedaulatan," ungkapnya.

Ia menegaskan, karena kondisi sedang pandemi sehingga penolakan disesuaikan dengan situasi. Penolakan melalui media sosial (medsos) sudah mulai lakukan.

"Kami juga akan menyurati ke presiden untuk dibatalkan karena tidak ada pilihan lain. Miras itu induk pokok kejahatan," pungkasnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar