Yamaha

Anggota DPRD Tasikmalaya Laporkan Rumah Sakit Swasta di Kota Tasikmalaya ke Polisi

  Selasa, 04 Mei 2021   Heru Rukanda
Andi Ibnu Hadi penasehat hukum seorang anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Demi Hamzah memperlihatkan surat kuasanya untuk melapokan dugaan tindak pidana perlindungan konsumen ke Mapolres Tasikmalaya Kota, Senin, 3 April 2021. (Ayotasik.com/Heru Rukanda).
BUNGURSARI, AYOTASIK.COM -- Tak terima dengan apa yang terjadi dengan ibu kandungnya, seorang anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Demi Hamzah, melaporkan dugaan tindak pidana perlindungan konsumen ke Polres Tasikmalaya Kota, Senin, 3 Mei 2021.
 
Melalui kuasa hukumnya, Andi Ibnu Hadi, politisi PDI Perjuangan tersebut melaporkan sebuah rumah sakit swasta dan seorang dokter di Kota Tasikmalaya. Andi mengatakan, dirinya mendapatkan kuasa dari kliennya untuk melaporkan dugaan tindak pidana perlindungan konsumen ke Polres Tasikmalaya Kota. “Pelaporan ini bermula ketika ibu klien kami merasakan demam pada 6 April 2021, kemudian klien kami menghubungi Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tasikmalaya. Setelah dites PCR di Labkesda, hasilnya negatif Covid. Namun, kemudian berobat ke Puskesmas Cibalong dan disarankan berobat ke seorang dokter," ujar Andi, Senin, 3 Mei 2021.
 
Ia menuturkan, dokter kliennya menyarankan untuk dirujuk ke salah satu rumah sakit swasta. Namun, ketika di rumah sakit ibu kliennya dimasukkan ke ruang isolasi Covid-19 tanpa ada penjelasan dari pihak rumah sakit mengenai diagnosa penyakitnya. “Klien kami kemudian disarankan membeli obat sebesar Rp12 juta yang tidak direkomendasikan oleh dinkes," ucapnya.
 
Ia menyebut, demi kesembuhan ibunya, pihak keluarga akhirnya menyetujui pembelian obat tersebut. Namun, pada kenyataannya obat yang dimaksud tak jadi dibeli karena tidak tersedia. "Pada 14 April 2021 ibu klien kami meninggal dunia karena Covid-19 dan dimakamkan dengan proses serta tata cara pemakaman pasien Covid," kata dia.
 
Andi menambahkan, selama pasien dirawat di rumah sakit pihak keluarga tidak mendapatkan pemberitahuan mengenai penyakit pasien yang sebenarnya apakah Covid-19 atau bukan. "Keluarga klien kami baru menerima laporan hasil pemeriksaan seminggu setelah pasien meninggal. Berdasarkan hal itu, maka terlapor diduga telah melanggar pasal 62 Jo pasal 10 UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," ucapnya.
 
Sementara itu, pihak rumah sakit mengatakan, mengenai perbedaan hasil pemeriksaan PCR antara Labkesda dan Rumah Sakit Jasa Kartini (RSJK) dapat dibenarkan secara medis sesuai kepentingan dokter penanggung jawab (DPJP) untuk melakukan cek ulang. Karena apabila hasil PCR negatif dan klinis mendukung ke arah gejala Covid-19, maka akan dirujuk untuk dilakukan PCR ulang.
 
“Secara medis, memang dibenarkan untuk tes ulang jika tes pertama hasilnya negatif. Namun, lantaran pasien mengalami gejala klinis sehingga oleh dokter penanggung jawab dimasuKkan ke ruang isolasi,” ujar Wakil Direktur Pelayanan Medik RSJK dr. Faid Husna.
 
Menuturutnya, mengenai adanya dugaan rekayasa hasil PCR, pihaknya tidak membenarkan adanya rekayasa hasil PCR untuk kasus pasien tersebut. Untuk alat PCR yang dimiliki oleh Pihak RSJK sudah memiliki izin, terdaftar di kemenkes, labkesda, dan sudah terrekomendasi untuk dapat digunakan sebagai pendukung diagnosa Covid-19.
 
“Mengenai keluhan pasien atas adanya tagihan penggunaan obat actemra sebesar Rp12 juta, itu tidak benar. Tidak ada tagihan obat actemra seharga Rp12 juta dalam tagihan pasien, karena obat tersebut belum digunakan oleh pasien. Adapun mengenai nilai Rp12 Juta dari perincian tagihan adalah jumlah tagihan penggunaan obat-obatan yang sudah digunakan oleh pasien tersebut, ucapnya.
 
Ia menuturkan, terkait dengan pelaporan ke Polres Tasikmalaya Kota yang dilakukan pihak keluarga pasien, pihaknya berharap permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan musyarawah dan duduk bersama antara pihaknya dengan keluarga pasien. “Ini tentunya menjadi perhatian bagi kami dan seluruh tenaga medis. Mudah-mudahan persoalan ini segera selesai,” kata dia.

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar