Dewan Siap Tindaklanjuti Opini WTP LKPD dari BPK

  Senin, 24 Mei 2021   Irpan Wahab Muslim
Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi. (Ayotasik.com/Irpan Wahab Muslim)

SINGAPARNA, AYOTASIK.COM - Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) tahun Anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Opini WTP tersebut diserahkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Asep Sopari Al Ayubi bersama Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto dan di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jabar, di Bandung, pada Kamis (20/5/2021).

Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi, menyikapi raihan Opini WTP BPK tersebut dengan dua hal. Di satu sisi, Pemkab Tasikmalaya patut mensyukurinya. Sebab bagaimana pun, WTP adalah opini tertinggi dari BPK untuk LKPD.

Namun di sisi lain, lanjut Asep, bisa jadi opini WTP dari BPK itu bukan babak akhir. Justru pintu masuk untuk menindaklanjutinya. Karena sejauh ini DPRD Kabupaten Tasikmalaya belum membaca isinya secara detail.

"Pasalnya, pada dua tahun sebelumnya kita pernah menyandang WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Artinya, dengan opini WTP tahun ini, maka secara akuntabilitas harus dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Asep, Senin 24 Mei 2021.

Oleh karena itu, dikatakan Asep, pihaknya akan mempelajarinya secara mendalam. Hal ini juga akan dibawa baik di forum-forum pimpinan, Banggar (Badan Anggaran), bahkan sampai ke komisi-komisi. Pasalnya Asep menilai, jika LHP LKPD ini juga termasuk pada informasi publik yang harus dibuka secara transparan.

Karena itulah DPRD sebagai lembaga pengawasan akan sesegera mungkin mempelajari rekomendasi-rekomendasinya. Karena berpacu dengan waktu. Di mana secara konstitusional, perbaikan-perbaikan harus selesai dalam 60 hari ke depan.

“Itu juga perbaikan-perbaikannya harus melebihi angka 75 persen dari rekomendasi. Baru itu dikatakan baik,” ujar Asep.

Pihaknya menekankan bahwa poin penting dalam menyikapi LKPD bukan pada opininya, melainkan sejauh mana realisasi penggunaan anggaran pemerintah dapat terasa oleh masyarakat. Untuk membuktinya mesti menelaah laporan penggunaan anggaran. 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar